KENDARI, SULTRAKU.COM – Polemik lembaga kemahasiswaan di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari yang menyeret MPM UHO, DPM FKIP, HMJ BK FKIP dan BEM UHO pada sidang MSOK kembali menarik perhatian publik.
Pasalnya, meskipun sengketa organisasi perihal keabsahan garis besar haluan organisasi (GBHO) dan garis besar program kerja (GBPK) MPM belum diputuskan, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UHO kembali melayangkan surat peringatan (SP 3) kepada BEM UHO.
Sidang yang digelar di Fakultas Hukum UHO itu, berakhir pemberian surat peringatan 3 oleh MPM UHO kepada BEM UHO yang menimbulkan kegaduhan dalam organisasai internal UHO tersebut.
Menanggapi hal tersebut, BEM UHO melalui Menteri Pergerakan dan Advokasi, Afendi Musa menyebut, tindakan MPM UHO tersebut berlebihan dan terkesan arogan serta kekanak-kanakan.
“Arogansi MPM UHO dapat kita lihat dari poin pertimbangan dan alasan penerbitan SP 3 terhadap BEM yang mempermasalahkan gugatan BEM UHO terhadap GBHO dan GBPK MPM,” kata Musa, Rabu (12/7/2023).
Padahal menurut dia, gugatan tersebut beralasan hukum dan merupakan hak dari BEM UHO, sehingga bukan merupakan pelanggaran yang berkonsekuensi diterbitkannya SP untuk tahap ke tiga.
“Ini justru menjadi lelucon ya, sebab penerbitan SP tidak lagi didasari dengan alasan-alasan yang substantif, melainkan reaksi emosional dari rekan-rekan MPM itu sendiri,” bebernya.
Lanjut Musa, penerbitan SP dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak substantif itu justru menurutnya berimplikasi pada hilangnya marwah kelembagaan, serta upaya desakralisasi SP MPM itu sendiri sebagai instrumentarium kerja organisasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sultraku.com sudah berupaya menghubungi pihak MPM UHO, namun belum memberikan jawaban terkait alasan pemberian peringatan SP 3 kepada BEM UHO.
Penulis: Erni Yanti
Editor: Kardin
